Di sebuah ruang kerja dosen yang dipenuhi tumpukan modul kuliah, catatan mahasiswa, dan draf presentasi, satu kewajiban akademik sering kali tertunda: menulis buku ajar. Padahal, di balik kesibukan mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat, negara secara tegas telah menempatkan penulisan buku ajar sebagai bagian tak terpisahkan dari profesi dosen.
Bagi sebagian dosen, menulis buku ajar bukan sekadar soal angka kredit atau kenaikan jabatan. Ia adalah proses panjang menerjemahkan ilmu menjadi pengetahuan yang membumi—yang bisa dipahami mahasiswa dan diwariskan lintas generasi.
📖 Bukan Sekadar Imbauan, Tapi Amanat Undang-Undang
Kewajiban dosen menulis buku ajar memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 Ayat (3), secara eksplisit menyebutkan bahwa:
Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai sumber belajar serta untuk pengembangan budaya akademik.
Kata “wajib” dalam pasal tersebut menegaskan bahwa buku ajar bukan pelengkap, melainkan bagian dari tanggung jawab profesional dosen. Negara melihat buku ajar sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya literasi, kualitas pembelajaran, dan kemandirian akademik perguruan tinggi.
Semangat yang sama juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menempatkan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dalam konteks ini, menulis buku ajar adalah bentuk konkret penyebarluasan ilmu pengetahuan—bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada masyarakat luas.
🎓 Buku Ajar dan Beban Kerja Dosen
Di tingkat implementasi, kewajiban menulis buku ajar diperkuat melalui Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan sistem penilaian kinerja dosen. Buku ajar termasuk dalam unsur pendidikan dan pengajaran, yang menjadi komponen utama Tridharma Perguruan Tinggi.
Dalam praktiknya:
- Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor didorong menghasilkan buku ajar atau buku teks sebagai luaran akademik.
- Profesor bahkan memiliki kewajiban lebih tinggi untuk menulis buku, baik buku ajar maupun buku referensi, sebagai bentuk kepakaran dan kepemimpinan keilmuan.
Tak sedikit perguruan tinggi kemudian menerjemahkan regulasi ini ke dalam kebijakan internal, menjadikan buku ajar sebagai bagian dari Indeks Kinerja Dosen (IKD), syarat akreditasi program studi, hingga indikator mutu pembelajaran.
✍️ Antara Ideal dan Realitas
Namun, realitas di lapangan tak selalu sejalan dengan ideal regulasi. Banyak dosen mengakui bahwa menulis buku ajar membutuhkan waktu, konsistensi, dan dukungan institusional. Di tengah beban administrasi, tuntutan publikasi jurnal, dan aktivitas pengabdian, buku ajar sering kali menjadi “pekerjaan besar yang ditunda”.
Padahal, buku ajar memiliki keunggulan yang tidak selalu dimiliki jurnal ilmiah. Ia kontekstual, dekat dengan kebutuhan mahasiswa, dan mampu merekam pengalaman mengajar dosen secara sistematis. Buku ajar adalah jembatan antara teori dan praktik, antara ruang kelas dan dunia nyata.
🌱 Menumbuhkan Budaya Akademik Melalui Buku
Sejumlah perguruan tinggi mulai menyadari bahwa kewajiban menulis buku ajar tidak bisa hanya dibebankan pada individu dosen. Maka lahirlah berbagai inisiatif: pelatihan penulisan buku, klinik akademik, pendampingan editorial, hingga kerja sama dengan penerbit kampus dan penerbit nasional.
Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan besar regulasi pendidikan tinggi: membangun budaya akademik yang produktif, reflektif, dan berkelanjutan. Buku ajar bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan identitas intelektual dosen dan wajah keilmuan sebuah perguruan tinggi.